Sampang, Reimadura.id – Pembangunan akses jalur lingkar selatan yang menghubungkan antar kabupaten di Pulau Madura masih menjadi program prioritas bagi keempat kabupaten tersebut.
Selain efisiensi, percepatan pemulihan ekonomi dampak Covid-19 menjadi salah satu alasan yang tengah digagas oleh empat bupati di Pulau Madura itu.
“Kami berharap jalur lingkar selatan ini cepat selesai. Dengan demikian akses angkutan bahan bangunan dari arah Surabaya melalui Sampang, dan dari arah Pamekasan bisa cepat,” ungkap Bupati Sampang, Slamet Junaidi dikutip Antara.
Lanjut Slamet, Ia menargetkan pembangunan jalur lintas selatan itu selesai maksimal 2022, dan rencananya pada awal 2023 diharapkan bisa segera dioperasikan.
Mantan anggota DPR RI dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini menjelaskan, selain dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19, dasar pembangunan JLS pada beberapa hal.
Pertama, untuk memperluas wilayah perkotaan, sehingga pengembangan kota melebar ke wilayah selatan. Kedua, untuk membantu program membantu perekonomian masyarakat di sekitar kota, sehingga dengan perluasan jalan itu, maka secara otomatis, ekonomi masyarakat di jalur selatan juga akan meningkat.
Sebelumnya, pada Kamis (7/10/2021) Bupati Sampang Slamet Junaidi bersama Wakil Bupati Sampang Abdullah Hidayat sempat meninjau langsung proses pembangunan JLS didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Moh Zis.
Kala itu, peninjauannya dimulai dari Kampung Kesinih, Kelurahan Karang Dalam, hingga tembus ke Kampung Kaseran, Desa Pangongsean dengan mengendarai mobil Offroad menyisir jalanan yang terjal dan menantang.
Jalur lingkar selatan yang akan menjadi jalur alternatif untuk kendaraan pengangkut barang itu sepanjang 7,4 kilometer membentang ke arah barat laut.
Sedangkan lebar jalan 12 meter dan akan dibangun jembatan serta jembatan layang yang berada di sisi Patarongan.
“Jadi nanti di depan itu ada jalan menanjak yang langsung tembus ke jalur poros nasional,” tuturnya.
Pembangun JLS melintasi tiga desa dan satu kelurahan, meliputi Desa Aeng Sareh, Kampung Kesenih Kelurahan Karang Dalam Kota Sampang, Desa Patarongan, Kampung Kaseran Desa Pangongsean Kecamatan Torjun dengan nilai total anggaran Rp204,5 miliar yang bersumber dari dana pinjaman modal pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dan dana tersebut dicairkan secara multi years contract (MYC).
Bupati menjelaskan, pembangunan JLS dicanangkan sejak tahun 2007 dan mulai menyusun Detail Engineering Design (DED) di tahun 2012. Kemudian, berlanjut pada tahun 2020 dengan menyelesaikan pembebasan lahan.
“Tentu ini merupakan bagian dari komitmen kami, membangun program pengembangan wilayah perkotaan, sehingga diharapkan membawa dampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat,” katanya, menjelaskan.
