Angin Segar dari Kementerian ATR/BPN untuk Pengembang Terkait Program LSD

by

Batu, REIMadura.id – Sejak pemerintah mengeluarkan belied lahan sawah dilindungi (LSD) untuk menjaga ketahanan pangan. Para pengembang properti sempat menyuarakan sejunlah keluhannya mengenai Belied ini. Hal ini dikhawatirkan bisa menghambat kegiatan bisnis, khususnya pengembangan perumahan sehingga harus dipastikan aturan teknisnya tidak saling bertabrakan dengan perizinan lain yang telah ditetapkan.

Kendati sempat mengkhawatirkan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut, Sekjen DPP Real Estate Indonesia (REI) Hari Ganie menyatakan jika permasalahan itu akan segera teratasi dengan SK yang akan dikeluarkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR).

“Bahwa proyek-proyek properti yang sudah memilikj izin dan sesuai tata ruang sebelum 16 Desember 2021 akan bisa melanjutkan proyeknya,” katanya saat Rakerda REI Jatim, Rabu (28/9).

Sebelumnya, Hari mengatakan jika regulasi itu berdampak pada ratusan proyek pembangunan rumah sudah terdampak. Lahan yang sudah dalam perencanaan pembangunan itu masuk LSD.

“Ada 207 proyek yang kini terdampak. Sementara 92 persen anggota REI sudah mengantongi izin pengembangan sebelum ada aturan LSD,” ujar Hari.

Permasalahan lain juga turut disoroti oleh Ketua DPD REI Jatim, Soesilo Efendy yang menyatakan perizinan dari pemerintah daerah cukup menguras waktu. Dirinya mencontohkan seperti kebijakan penghapusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang menyamakan dengan UU Cipta Kerja menjadi Pengajuan Bangunan Gedung (PBG) yang menunggu peraturan daerah.

“Nah pemerintah daerah harus melakukan pembahasan bersama DPRD yang tentunya juga perlu waktu,” jelas Soesilo.

Dirinya mengatakan, regulasi itu cukup memakan waktu dan menghambat pembangunan. Dampak itu tentu dapat merugikan beberapa pihak, termasuk pengembang sendiri. Bahkan Soesilo menyoroti, di beberapa daerah, ada pula yang belum memiliki perda terkait hal tersebut.

Sementara, Walikota Batu Dewanti Rumpoko membenarkan tentang apa yang telah dikeluhkan oleh para pengembang. Hal ini juga berkaitan dengan peraturan dari pemerintah pusat yang harus diseragamkan dengan peraturan yang ada di daerah.

Dewanti Rumpoko, Walikota Batu, yang hadir membuka Rakerda REI Jatim di Kota Batu, mengakui bila proses pengurusan perijinan masih agak lamban.

“Tapi kedepan, saat Mall Pelayanan Terpadu (MPT) sudah dibuka, semua perijinan bisa lebih cepat,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *